PRESIDEN: PERMASALAHAN KESEHATAN HARUS DIATASI BERSAMA

Tangerang Selatan, 24 April - Presiden Joko Widodo secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 24 - 25 April 2024, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten. Dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju karena pada tahun 2030an Indonesia akan memperoleh bonus demografi dan sektor kesehatan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kita bisa meraih peluang ini dan melesat menjadi negara maju, tapi kalau tidak (dimanfaatkan bonus demografi) Mohon maaf," kata Presiden di acara Rakerkesnas, 24 April 2024.

Presiden mengatakan, seperti yang diungkapkan oleh Menkes saat menyampaikan sambutan, kesehatan sangat penting bahkan dibandingkan pendidikan untuk menjadikan anak pintar. Karena, kata Jokowi, jika pintar tapi tidak sehat maka hal tersebut kurang dapat memberikan manfaat. Presiden berharap agar permasalahan kesehatan yang ada saat ini dapat diatasi bersama-sama dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah.

Untuk itu, lanjut Presiden, diperlukan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana induk kesehatan yang sejalan baik di pusat sampai daerah.

"Semuanya harus in line, harus satu garis lurus. Oleh karena itu kita ingin mengkonsolidasikan hal itu dan mengintegrasikan agar kerja kita bersama-sama bisa menghasilkan sebuah hasil yang konkret dari persoalan-persoalan kesehatan yang kita miliki," sebut Presiden.

Presiden berharap agar rencana induk kesehatan dapat segera selesai sehingga bisa dijadikan pedoman pelaksanaan program kesehatan baik di pusat, daerah dan juga sektor swasta. 

"Saya yakin jika semuanya berjalan kompak akan signifikan kemajuan dibidang kesehatan di negara kita," imbuh Presiden.

Presiden menambahkan, saat ini masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) di sektor kesehatan yang perlu bersama-sama diselesaikan. Diantaranya adalah masalah stunting yang meski mengalami lonjakan penurunan cukup signifikan yakni dari 37% kasus Stunting di Indonesia 10 tahun lalu menjadi 21,5% di Desember 2023 kemarin. Menurut Presiden mengatasi stunting bukanlah hal yang mudah dan perlu melibatkan berbagai sektor untuk mengatasinya.

"Stunting akhir tahun kemarin angkanya masih 21,5% sudah turun, tapi seharusnya Kita mencapai 14%. Tapi saya hitung ini tidak mudah, untuk mengatasinya program ini harus terintegrasi" kata Presiden.

Selain stunting, persoalan yang menjadi sorotan adalah tingginya angka Kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM). Presiden menyebut tiga penyakit PTM yang menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia yakni penyakit stroke sebanyak 330 ribuan kasus Kematian, penyakit jantung sekitar 300 ribu kematian dan kanker juga mencapai 300 ribu kasus Kematian.

Sementara terkait alat kesehatan presiden menyebut hampir seluruh Puskesmas kini telah mendapatkan alat penunjang pemeriksaan kesehatan seperti USG dan juga EKG. Begitu juga dengan rumah sakit di daerah telah memperoleh tambahan alat kesehatan yang diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Beberapa daerah telah menerima seperti alat CT scan, cath lab, namun ruanganya belum mendukung. Pak Menteri beri contoh ruangan yang benar seperti apa, biar Direktur rumah sakit bisa melihat," tutur Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengatakan, persoalan lain yang juga besar di kesehatan adalah ketersedian tenaga kesehatan. Saat ini jumlah dokter dan dokter Spesialis di Indonesia masih kurang dimana rasionya hanya 0,47 dan menempati urutan 147 di dunia.

Presiden juga menyoroti masih tingginya Masyarakat Indonesia yang berobat keluar negeri. Menurut Presiden hampir satu juta warga negara Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri dibanding di dalam negeri yang secara hitungan ekonomi negara kehilangan sekitar Rp 180 triliuan setiap tahunnya. 

Terkait kesedian bahan baku obat juga menjadi catatan, dimana 90% masih impor. Sementara untuk alat-alat kesehatan 52% juga masih didatangkan dari luar negeri.

" Untuk alat kesehatan itu tidak apa, tapi jangan sampai jarum, selang dan alat infus kita masih impor juga, jangan, kita harus produksi sendiri," ucap Presiden.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

Oleh Humas BKK Pontianak
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak

Alamat Email : balaikarkespontianak@kemkes.go.id

No. Telp. : 0561 6729032
WA. +62 811-5672-778