A. Profil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
Visi Misi
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menjabarkan visi misi Presiden tahun 2020-2024 di bidang kesehatan, yaitu:
“Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”
Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
Menurunkan angka stunting pada balita;
Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
Peningkatan sumber daya kesehatan.
Tugas & Fungsi
Tugas
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak (BKK) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Secara administratif, BKK dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, serta secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya.
UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.Â
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran.
Pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.
Pelaksanaan pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan.
Pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan dan kondisi khusus.
Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan.
Pengelolaan data dan informasi kekarantinaan kesehatan.
Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama dengan jejaring terkait kekarantinaan kesehatan.
Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
Sebagai salah satu Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I, klasifikasi BKK ditetapkan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam peraturan ini dan mengacu pada evaluasi kriteria klasifikasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi
Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Pelabuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Bahwa penataan organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor : B/690/M.KT.01/2021 tanggal 14 Juli 2020. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan ketentuan pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka struktur Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak sebagai berikut :
Alamat Kantor
B. Profil Pimpinan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
C. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
D. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
E. Program/Kegiatan Kementerian Kesehatan
F. Rencana Kerja dan Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran
N. Informasi Prosedur Peringatan Dini/Darurat
Informasi Prosedur Peringatan Dini/Darurat
H. Laporan Kinerja
Laporan Kinerja
I. Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
J. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
K. Penelitian
Penelitian
L. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Per Sumber Dana
Indikator Pelaksanaan Anggaran
M. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (SK PPID)
Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (SK PPID)
N. Tata Cara Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran
Tata Cara Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran
O. DIPA
DIPA
P. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
Q. Ringkasan Akses Informasi Publik
Ringkasan Akses Informasi Publik
R. Daftar Informasi Publik
Daftar Informasi Publik
S. Prosedur Memperoleh Informasi
Prosedur Memperoleh Informasi
Prosedur Memperoleh Informasi silahkan klik di sini.
T. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
U. Informasi Tentang Ketenagakerjaan
Informasi Tentang Ketenagakerjaan
V. Agenda Kegiatan Kementerian Kesehatan
Agenda/Kalender Kegiatan Kementerian Kesehatan
W. Informasi Khusus Pelayanan Publik Lainnya yang Berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat
Informasi Khusus Pelayanan Publik Lainnya yang Berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat
